Kementerian LHK Lantik Ir. Hartono, M.Sc Sebagai Kepala Badan Restorasi Gambut & Mangrove Pada Akhir Tahun 2020

Jakarta, 29 Desember 2020 – Menjelang akhir tahun 2020, Kementerian Kehutanan melalui Badan Restorasi Gambut & Mangrove mengadakan Serah Terima Jabatan Kepala Badan Restorasi Gambut & Mangrove dari Ir. Nazir Foead M. Sc (2016-2020) diserahkan kepala badan baru Ir. Hartono M. Sc untuk periode 2020-2024, yang dilaksanakan secara Daring Zoom dan Luring di Hotel Bidakara, Gatot Subroto pada hari Selasa, 29 Desember 2020 dilaksanakan secara Protokol Kesehatan dengan dihadiri oleh Wamen Kementrian Kehutanan dan para pejabat-pejabat KLHK lainnya maupun undangan rekan-rekan KLHK.
Pelantikan Hartono sebagai Kepala BRGM sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 78/M Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Hartono sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Badan Restorasi Gambut (BRG) dan juga Pelaksana 7Tugas (Plt) Deputi Bidang Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan BRG. Sebelum berkarir di BRG, Hartono mengawali karirnya sebagai PNS di Kementerian Kehutanan yang sekarang berganti nama menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Jabatan terakhir Hartono di KLHK adalah Direktur Kawasan Konservasi pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE). Hartono juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE dan Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo melantik Hartono sebagai Kepala BRGM pada 23 Desember 2020 yang secara resmi memperpanjang masa tugas badan itu. BRGM juga mendapatkan tanggung jawab baru untuk merehabilitasi daerah mangrove terdegradasi, di mana sebelumnya hanya bertugas merestorasi gambut.
Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono siap meningkatkan kolaborasi dengan semua pihak dalam usaha merestorasi gambut dan mangrove yang sudah terdegradasi di Indonesia di saat target yang harus dicapai badan itu bertambah.
“Gambut yang terdegradasi itu memang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah dan juga oleh pemegang konsesi, tapi harus semua pihak dilibatkan,” kata Kepala BRGM Hartono dalam upacara serah terima jabatan dari kepala BRG 2016-2020 Nazir Foead, yang dipantau secara virtual dari Jakarta pada Selasa.
Hartono menegaskan bahwa restorasi gambut bukanlah hal yang mudah karena harus berkutat dengan lahan gambut yang sudah terlanjur dimanfaatkan. Hal itu membuat proses restorasi membutuhkan pertimbangan dari berbagai aspek.
Dalam melakukan restorasi terkadang harus melakukan sosialisasi ke masyarakat sekitar lahan gambut untuk meyakinkan mereka bahwa restorasi adalah demi kepentingan semua orang. Karena itu dia menegaskan sangat signifikan bagi semua pihak untuk melanjutkan kerja-kerja restorasi yang sudah berjalan sebelumnya.

Dalam tugas barunya, BRGM ditargetkan melakukan percepatan restorasi terhadap 1,2 juta hektare (ha) lahan gambut dan 600.000 hektar lahan mangrove. Selain itu, wilayah kerja mereka juga bertambah dari yang semua tujuh provinsi untuk gambut kini ditambah enam provinsi untuk rehabilitasi mangrove.
Terkait penambahan target itu, Hartono menegaskan akan meningkatkan kolaborasi dengan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk mencapai target-target tersebut.
“Instruksi Presiden terkait restorasi gambut ini adalah restorasi permanen, di mana di situ dipersyaratkan infrastruktur-infrastruktur yang harus berfungsi secara permanen,” tegasnya.
BRG adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk pada 6 Januari 2016, melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. BRG bekerja secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh untuk mempercepat pemulihan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut yang rusak terutama akibat kebakaran dan pengeringan.
PEMERINTAH menargetkan percepatan restorasi 1,2 juta hektar ekosistem gambut dan 600 ribu hektar kawasan mangrove di tanah air. Kinerja Badan Restorasi Gambut (BRG) sepanjang periode pertama 2016-2020 mencapai 94 persen untuk kegiatan pembasahan ekosistem gambut di luar areal konsesi perusahaan yang ada di tujuh provinsi.Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG, Myrna Safitri, Kamis (24/12), mengatakan BRG mempunyai tugas mengkoordinasi dan memfasilitasi restorasi gambut di tujuh provinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua.  “Pada periode 2016 sejak dibentuk hingga 2020 BRG telah menyelesaikan upaya awal pembasahan ekosistem gambut seluas 835.288 hektar di luar konsesi (94% dari target) dan supervisi untuk 186 perusahaan perkebunan dengan luas  538.439 hektare (96,89% dari target),” ungkapnya.Selain itu BRG juga melakukan pendampingan dan penguatan kelembagaan pada 640 Desa Peduli Gambut dengan luas lahan gambut 4,6 juta hektare (1,4 juta hektare masuk ke dalam target restorasi gambut). Kegiatan revitalisasi ekonomi yang melibatkan 2.295 kelompok masyarakat dengan 118.576 orang terlibat dalam kegiatan padat karya.Ditambahkan Myrna, pemerintah memandang upaya percepatan restorasi gambut perlu dilanjutkan. Salah satu pertimbangannya adalah pemerintah telah menetapkan kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara permanen termasuk di areal gambut. Serta pemerintah juga telah menetapkan kebijakan pemulihan mangrove melalui rehabilitasi. “Diperlukan percepatan implementasi pelaksanaannya sehingga Presiden memutuskan BRG menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM),” ujarnya.
(Red : Irwan)