Ngawi | mediapatriot.co.id – Jalanan pusat pemerintahan Kabupaten Ngawi menjadi saksi lahirnya sebuah komitmen yang kini berada di bawah sorotan publik. Bagi Aliansi Mahasiswa Ngawi, perjuangan tidak berhenti saat Wakil Bupati dan Ketua DPRD membubuhkan tanda tangan di atas berita acara penerimaan aspirasi. Justru sejak momen itulah hitung mundur dimulai.
Mengusung tema “Indonesia Carut-Marut, Ngawi Mawut”, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Serikat BEM se-Kabupaten Ngawi, PC PMII Ngawi, DPC GMNI Ngawi, dan PC IMM turun ke jalan pada Kamis (25/6/2026). Mereka melakukan long march dari Tugu Kartonyono menuju pusat pemerintahan untuk menyuarakan 11 tuntutan rakyat yang mencakup persoalan nasional hingga isu strategis di Kabupaten Ngawi.
Aksi tersebut berhasil menghadirkan Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko dan Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko di tengah massa. Keduanya berdialog secara langsung dan menandatangani berita acara sebagai bentuk komitmen menindaklanjuti aspirasi mahasiswa.
Namun, Aliansi Mahasiswa Ngawi menegaskan bahwa tanda tangan tersebut bukanlah kemenangan, melainkan awal dari proses pembuktian.
Koordinator Daerah Serikat BEM se-Kabupaten Ngawi, Dimas Aradhea Wibowo, menyatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim pengawal lintas organisasi untuk memantau seluruh perkembangan pascaaksi.
“Kami tidak datang mencari popularitas. Kami datang membawa suara rakyat. Komitmen yang sudah ditandatangani harus diwujudkan dalam kebijakan nyata, bukan sekadar menjadi arsip pemerintahan,” tegasnya.
Ketua PC PMII Ngawi, Asep Samsul Rijza, mengatakan berbagai persoalan nasional yang diangkat dalam aksi merupakan kegelisahan masyarakat, mulai dari ancaman kenaikan BBM bersubsidi, tingginya harga kebutuhan pokok, hingga kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat.
Sementara Ketua DPC GMNI Ngawi, Amir Saifudin, mengingatkan agar derasnya investasi di Ngawi tidak menggerus lahan pertanian produktif yang selama ini menjadi kekuatan utama daerah sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Di sisi lain, PC IMM Ngawi menekankan pentingnya penyelesaian kasus kekerasan seksual, pembenahan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta percepatan reklamasi lahan bekas tambang Galian C demi menjaga keberlanjutan lingkungan.
Sebelas tuntutan yang dibawa mahasiswa terbagi menjadi dua klaster besar, yakni enam tuntutan terkait kebijakan nasional dan lima tuntutan yang menyangkut persoalan daerah. Seluruh poin tersebut merupakan hasil kajian bersama yang diharapkan dapat menjadi dasar lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat.
Meski mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Kabupaten Ngawi dan DPRD dalam menerima aspirasi, mahasiswa memberikan batas waktu selama satu minggu untuk melihat langkah konkret. Mereka menegaskan tidak akan berhenti mengawal hingga seluruh komitmen benar-benar dijalankan.
Aliansi Mahasiswa Ngawi juga mengingatkan bahwa apabila dalam waktu tujuh hari tidak ada perkembangan nyata, termasuk penyampaian aspirasi ke DPR RI dan tindak lanjut terhadap persoalan daerah, maka gelombang aksi berikutnya akan digelar dengan kekuatan massa yang lebih besar.
Bagi mahasiswa, gerakan ini bukan sekadar demonstrasi, melainkan bentuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan agar setiap janji yang diucapkan kepada rakyat benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata.
(Team Red)
