Pemerintah Genjot Pembangunan di Wilayah Perbatasan

Pemerintah mulai memperbaiki infrastruktur yang ada di kawasan perbatasan antara Indonesia-Malayasia dengan membangun jalan di area tersebut.

Jalan yang dibangun yakni di kawasan Badau-Empanang wilayah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat yang dekat dengan perbatasan Indonesia-Malaysia.

Anggaran untuk pembangunan jalan tersebut yakni sebesar Rp191 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di tambah lagi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai WIlayah Sungai Nusa Tenggara II terus memacu penyelesaian pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo di Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi pertanian. Progres pekerjaan fisik bendungan saat ini telah mencapai 28 persen dengan target penyelesaian pada akhir tahun 2022.

“Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo ini merupakan bendungan ke lima dari rencana tujuh bendungan yang dibangun di Provinsi NTT mengingat NTT merupakan daerah sulit air. Oleh karenanya kita perlu banyak bendungan sebagai tampungan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan di sepanjang musim,” kata Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan sekaligus juru bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, Senin (22/2).

Kementerian PUPR juga mendukung percepatan pengembangan wilayah perbatasan melalui pembangunan infrastruktur salah satunya Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Untuk kawasan PLBN Skouw di Papua telah diselesaikan pembangunan saluran irigasi primer perbatasan DI Koya Timur sepanjang 2,4 km, pembangunan Jalan Poros Kampung Mosso-Kabupaten Keerom di Kampung Mosso sepanjang 30 km, Jalan Jeramba di Enggros sepanjang 5 km, dan peningkatan kapasitas dan kualitas Jalan Provinsi Kelurahan Koya Timur-Kelurahan Koya Barat serta pembangunan SPAM di Distrik Muara Tami.